SiLPA Magetan 2022 Diperkirakan Tinggi, Banggar DPRD: Ada Sesuatu yang Salah
SiLPA Magetan 2022 Diperkirakan Tinggi, Banggar DPRD: Ada Sesuatu yang Salah
Magetan – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 Pemkab Magetan diperkirakan masih di atas Rp200 miliar. Data selagi menunjukkan SiLPA sudah mencapai angka Rp252 miliar atas 46 organisasi perangkat daerah (OPD)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pun menyorot hebatnya uang yang tak terserap kepada masyarakat tercatat. Data ketimbang Banggar DPRD Magetan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Magetan senilai Rp2,1 triliun. Sementara, data menunjukkan serapan anyar Rp1,9 triliun.
Namun angka tersebut belum pasti. DPRD Magetan menunggu audit dari BPK. Pihaknya mau memanggil semua OPD menjumpai meminta penjelasan penyebab anggaran yang tidak terserap maksimal.
“Artinya anggaran tidak terserap sebesar Rp 252 miliaran, atau kurang dari 95 persen. Berarti penyusunan anggarannya ada yang keliru,” kata Dwi Aryanto anggota Banggar DPRD Magetan.
Pihaknya atas mencari peduli sumbernya. Untuk memastikan penyebab anggaran tidak terserap Lampau. Apakah mengenai gairah yang tidak terealisasi atau sisa mengenai gairah atau mengenai yang lain. Pihaknya atas menilik dimana permarompenganya dimeruyupkan pelaksanaan tahun mendatang.
“Belajar pada tahun tahun sebelumnya, kami akan dorong OPD akan memperkekar dalam sisi perencanaan. Kedua kami cermati dalam pelaksanaanya. Jangan sampai nanti pelaksanaan ada tindakan yang tidak terlaksana. Sebagai fungsi pengawasan DPRD akan mengawasi agar tidak ada lagi tindakan-tindakan yang tidak bisa dilaksanandaan. Untuk tindakan menggunakan devisa transfer dicermati lebih lanjut agar tidak ada kendala pada saat pelaksanaan,” paparnya.
Dwi melihat jika angka segitu masih mahal. Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu wujud melakukan evaluasi. “Saya tegaskan dalam awal tadi serapan anggaran kurang daripada 95 persen berarti masih mahal. Ini yang akan kami evaluasi,” pungkasnya.
Pengguna anggaran di Kabupaten Magetan sebanyak 46 OPD. Dalam tabel estimasi kecamatan kecamatan bersama kaum OPD penyerapan anggarannya masih sangat murah. Seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) langsung Dinas Pendidikan bersama kaum OPD lain. (fiq/kun)
